Sumber: Jubi.id

Jagad maya kembali lagi ramai dengan perbincangan hangat mengenai sebuah tontonan yang mampu membuat resah pemerintah, bahkan beberapa pengusaha. Tidak se-konyol paranoid terhadap anime One Piece yang terjadi tahun lalu. Kali ini, sebuah film dokumenter yang cukup serius berhasil mendokumentasikan gambaran kolonialisme yang masih eksis pada era modern ini di Indonesia, tepatnya di tanah Papua.

Secara ironis, bukan lagi bangsa lain yang bisa kita gugat atau harus dilawan. Siapakah yang harusnya bertanggung jawab atas kolonialisme yang terjadi di tanah Papua? Film “Pesta Babi” yang akan menjawab dan menjelaskannya secara mendalam.

TENTANG FILM

Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita adalah film dokumenter investigatif hasil kolaborasi dua sutradara lintas generasi, Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Paju Dale. Selain dikenal dengan jurnalisme investigasinya, nama Dandhy Laksono juga cukup populer melalui beberapa karya film dokumenter serupa, seperti Sexy Killers (2019), Pulau Plastik (2021), atau Dirty Vote (2024). Sedangkan Cypri Dale merupakan seorang antropolog dan peneliti isu Papua.

Film ini diproduksi dengan dana hasil patungan dan upaya gotong royong berbagai lembaga selama kurang lebih tiga tahun di lima distrik wilayah Papua Selatan. Lembaga-lembaga yang ikut berkolaborasi antara lain: WatchDoc, Ekspedisi Indonesia Baru, Yayasan Bentala Pusaka, Jubi.id, Greenpeace Indonesia, hingga LBH Papua Merauke.
Kolaborasi dari berbagai pihak dengan proses produksi yang panjang tersebut, membuahkan film dengan isi yang komprehensif dari segi data, riset, terutama sudut pandang masyarakat adat setempat.

SINOPSIS

Film ini menyingkap potret pahit perjuangan masyarakat adat Papua Selatan, terutama dari suku Marind, Yei, Awyu, dan Muyu. Ruang hidup mereka terancam oleh eksploitasi lahan skala besar demi ekspansi industri di tanah Papua.

Cerita dibuka dengan visualisasi keharmonisan ritual adat masyarakat Papua. Terlihat jelas betapa eratnya hubungan spiritual dan sosial antara manusia, alam, dan leluhur. Kedamaian tersebut berubah drastis ketika kapal-kapal besar mulai datang di pelabuhan, menurunkan ratusan ekskavator, alat berat, disertai pengawalan aparat militer ke kampung mereka.

Kedatangan industri ini merupakan bagian dari eksekusi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mencakup pembukaan jutaan hektar hutan ulayat demi proyek ketahanan pangan, tebu, sawit, bio-diesel, hingga bio-etanol. Melalui sudut pandang para tokoh lokal, penonton diajak melihat gambaran hutan adat yang perlahan digunduli dan diubah menjadi kawasan industri yang dijaga ketat.

JUDUL FILM

Judul “Pesta Babi” diambil dari tradisi Awon Atatbon milik suku Muyu. Babi bukan lagi sekadar hewan ternak, melainkan simbol kehormatan sosial, spiritualitas, serta relasi antar-suku.

Simbol tersebut digunakan film ini untuk menggambarkan benturan antara kehidupan adat dengan arus pembangunan modern, yang dinilai mengancam keberlangsungan budaya setempat. Istilah tersebut juga digunakan secara metaforis untuk menggambarkan Papua sebagai arena perebutan kepentingan ekonomi dan politik.

DEFORESTASI

Proyek nasional yang membuka 2,5 juta hektar hutan alam di Asmat, Mappi, Merauke, dan Boven Digoel ini menjadi yang terbesar di dunia dengan mengerahkan ekskavator sebanyak sekitar 2.000 unit.

Franky Woro dari suku Awyu hanya satu dari 12 narasumber utama dalam Pesta Babi. Hutan dan tanah adatnya di Distrik Fofi terancam pembukaan lahan sawit besar-besaran untuk keperluan bio-diesel. Oleh karena itu, masyarakat suku Awyu menancapkan sekitar 1.800 salib merah dan palang adat sebagai tanda perlawanan terlepas dari adanya intimidasi militer.

Atas nama “ketahanan pangan” dan “transisi energi”, proyek ini disebut sebagai salah satu deforestasi terbesar dalam sejarah dunia modern.

KOLONIALISME

Pesta Babi melihat “pembangunan” di Papua sebagai bentuk kolonialisme. Pemerintah Indonesia mengabaikan fakta bahwa ada kehidupan sosial-ekonomi dan ekologis penduduk setempat. Ini serupa dengan logika pemerintah kolonial dalam menerapkan program-program eksploitatif mereka. Mobilisasi militer dalam jumlah besar yang terus terjadi di Papua sejak bergabung dengan Indonesia termasuk dalam logika kolonialisme.

Film ini mengingatkan bahwa pembangunan tidak cukup hanya bermodalkan niat baik dan dukungan politik, namun juga butuh akan legitimasi sosial. Proses pembuatan kebijakan harus dirancang secara adil, partisipatif, dan sesuai konteks sosial-ekologis Papua.

Mereduksi penduduk menjadi objek, atau menempatkan alam semata sebagai komoditas ekonomi, hanya akan menggugurkan dukungan masyarakat. Padahal merekalah yang menjadi subjek utama pembangunan itu sendiri.

PAPUA

Isu tentang Papua bukanlah hal baru dalam dinamika sejarah bangsa Indonesia. Pesta Babi mengungkap operasi militer yang telah berjalan sangat lama di Papua selama 60 tahun. Isu separatisme kerap dijadikan alasan atas praktik militerisme tersebut.

Film Pesta Babi hadir di tengah polarisasi isu Papua yang kompleks. Film ini membuka mata tentang konflik agraria, hak ulayat, dan masa depan hutan Papua, sekaligus mempertanyakan model pembangunan nasional yang berkelanjutan. Bagi sebagian orang, ini adalah teriakan keadilan bagi masyarakat adat.

DEMOKRASI?

Film Pesta Babi membawa perspektif yang susah didapati dari belahan timur negara ini. Alih-alih menerimanya sebagai sebuah informasi dan kritik konstitusi, pemerintah seolah lebih ingin menjaga narasi tunggal mengenai Papua.

Begitu disayangkan, beberapa lokasi yang mengadakan “nonton bareng” dan diskusi film ini berakhir dengan pembubaran oleh aparatur negara. Pelarangan atas penayangan suatu film maupun pembubaran forum diskusi merupakan hal yang tak jarang terjadi, hal ini cukup mencederai nilai demokrasi.

Reformasi ‘98 membuka keran kebebasan pers dan berpendapat di Indonesia, menghapus masa pembungkaman Orde Baru. Sebuah titik balik dari otoritarianisme menuju sistem yang demokratis. 28 tahun berlalu sejak Mei 1998 reformasi berjalan, namun demokrasi sering kali terasa semakin “dikebiri”.

FILM SEBAGAI KRITIK

Film konvensional yang digemari pasar biasanya bertema cinta, horor, CEO yang menyamar, atau drama orang kaya berpura-pura miskin demi menemukan cinta sejati. Film-film seperti itu relatif aman karena tidak menimbulkan pertanyaan kritis mengenai kondisi negara. Lain cerita dengan Pesta Babi dan film-film serupa yang dianggap ancaman.

Namun tanpa disadari, pelarangan dan pembubaran tersebut justru membuat film ini semakin dicari. Zubair Nabi dalam tulisannya, Censorship is Futile (2014), menyebut fenomena tersebut sebagai Streisand Effect: upaya menyembunyikan atau menekan informasi justru membuat informasi itu semakin viral. Menurutnya, sensor ataupun pelarangan sering kali malah meningkatkan perhatian publik terhadap konten yang ingin dibatasi.

Benidiktus Hery Wijayanto. 2026. Opini: Pesta Babi, Merauke, dan Ujian Kebijakan Publik. mongabay.co.id

Eric Sasono. 2026. Film Dokumenter, Pesta Babi, dan Militerisasi. projectmultatuli.org

Iman Herdiana. 2026. Kritik untuk Para Penonton Film Pesta Babi. bandungbergerak.id

Novali Panji Nugroho. 2026. Fakta-fakta Pelarangan Penayangan Film Pesta Babi. tempo.co

Randy Wirayudha. 2026. Di Balik Pesta Babi. historia.id

Rani Asnurida. 2026. Sinopsis Film Dokumenter Pesta Babi, Viral usai Nobarnya Dibubarkan. idntimes.com

Rani Purwanti. 2026. 5 Fakta Film Pesta Babi yang Viral, Tentang Tanah Papua. idntimes.com

Virdika Rizky Utama. 2026. Film Pesta Babi dan Monopoli Cerita Negara yang Terancam. islami.co

Penulis : Muhammad Fatih | Editor : Nuril